Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
243/Pdt.G/2026/PN Pdg DEKY ELDIDORA 1.ABU SYAWAL
2.JULIMAR
3.BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) KANTOR WILAYAH PADANG
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 19 Okt. 2026
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 243/Pdt.G/2026/PN Pdg
Tanggal Surat Rabu, 14 Okt. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1DEKY ELDIDORA
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H.DEKY ELDIDORA
Tergugat
NoNama
1ABU SYAWAL
2JULIMAR
3BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) KANTOR WILAYAH PADANG
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan obyek perkara adalah sah milik Penggugat;
  3. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 66/2026, Tertanggal 6 Maret 2026 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HARTI VIRGO di Padang, sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
  4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mendirikan dan menguasai 3 (tiga) buah bangunan yang berdiri di sebelah Timur obyek perkara yang berakibat pada tertutupnnya akses yang seharusnya (Jl. Padang By Pass) terhadap obyek perkara dan/atau obyek perkara menjadi tanah yang terkurung adalah perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan tindakan Terggugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan a quo dan/atau tidak melakukan penertiban terhadap 3 (tiga) bangunan dimaksud yang berdiri di atas Fasum atau Roli Jalan Padang By Pass telah berakibat pada terhalangnya akses yang seharusnya (Jl. Padang By Pass) terhadap obyek perkara dan/atau obyek perkara menjadi tanah yang terkurung adalah perbuatan melawan hukum;
  6. Menghukum Terggugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;
  7. Merintahkan Tergugat I dan Tergugat II membongkar dan mengosongkan 3 (tiga) buah bangunan a quo, dan jika ingkar dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
  8. Melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan aktivitas apapun termasuk membangun, merenovasi, mengalihkan pemilikan dan/atau penguasan dengan cara apapun juga terhadap 3 (tiga) buah bangunan a quo atau melakukan aktivitas yang menghalangi akses yang seharusnya (Jl. Padang By Pass) terhadap obyek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
  10. Menyatakann putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbar bij voorraad) meski ada upaya hukum perlawanan, banding dan Kasasi;
  11. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara  a quo;

 

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak