PRIMAIR :

-------Bahwa Terdakwa ARYATI Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No 1195 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri perdagangan Nomor 829 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019), bersama-sama dengan saksi PUTRA JAKARUTAMA selaku Direktur Utama PT. Bumi Siak Makmur/ Penyedia (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi EDDY SYAMSUARDI selaku Direktur Cabang PT. Bumi Siak Makmur (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam dan Lokasi Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat  yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk mengadili tindak pidana ini sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum telah menandatangani kontrak bersama dengan saksi EDDY SYAMSUARDI yang diketahui bukan Pemenang lelang dalam Paket Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019, telah menyetujui perubahan kontrak ( Addendum ) serta ada pekerjaan tambah kurang Contract Change Order (CCO-1) tanpa didasari dengan Justifikasi Teknis dan menyetujui perubahan rekening pembayaran kontrak pelaksana tanpa adanya perubahan kontrak ( addendum ) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,orang lain, atau Korporasi yaitu saksi EDDY SYAMSUARDI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp265.909.432,69 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua koma enam puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.04.03/SR-1916/PW03/5/2025 tanggal 19 Desember 2025 dengan uraian perbuatan sebagai berikut:----------------------------------------

• Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Pemerintahan Kabupaten Agam menerima bantuan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 1195 Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri perdagangan Nomor 829 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yakni sebagai berikut :

            Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor SK 510/Pokja.83-PERTANIAN/83/BPBJ/2019 dilakukan Pembentukan Panitia Tim Unit Layanan Pengadaan yakni sebagai berikut :

Setelah itu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menerbitkan Keputusan Nomor: 16 Tahun 2019 tanggal 23 Februari 2019 perihal Penunjukan Tim PPHP yakni sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa dibantu oleh salah satu staff pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Agam menyusun Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang menjadi dasar untuk dilakukan pelelangan dengan anggaran sebesar Rp3.767.750.043,70 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga koma tujuh puluh sen) yang nantinya akan diserahkan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Agam.
• Bahwa tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-83) tersebut telah melakukan tahapan-tahapan pelelangan paket yang diusulkan dengan melakukan penelaahan/pemeriksaan ulang dokumen (reviu) persiapan penganggaran yang diusulkan oleh Terdakwa yaitu diantaranya dokumen HPS, Metode Pelaksanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis dan Gambar, RAB Blank (kosong). Setelah semua persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga telah selesai ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan tersebut, selanjutnya Pokja-83 melaksanakan Pengumuman Paket Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi LPSE Kabupaten Agam. Evaluasi Pokja-83 menujukkan bahwasanya dari 39 perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran  dan telah dilakukan evaluasi dokumen penawarannya dengan hasil evaluasi terhadap 4 (empat) perusahaan tersebut yaitu :

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 06/POKJA83/ULP/2019 Tanggal 25 September 2019 yang ditunjuk sebagai Pemenang dalam Paket Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BUMI SIAK MAKMUR yang Direktur Utamanya adalah Saksi Putra Jakarutama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp3.579.285.464,11 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat koma sebelas sen). Selanjutnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Agam menyerahkan Dokumen Pemenangan Lelang dengan Nomor: 06/POKJA83/ULP/2019 Tanggal 25 September 2019 kepada Terdakwa untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
• Bahwa Saksi Putra Jakarutama tidak pernah mempekerjakan Personil dan Tenaga Ahli yang tercantum sebagaimana dalam dokumen penawaran pada Aplikasi LPSE Kabupaten Agam. Hal tersebut tentulah bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang berbunyi  “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif”
• Bahwa terhadap hasil Pemenang Paket Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019 yakni PT. BUMI SIAK MAKMUR, maka Pokja-83 memberikan kesempatan terhadap 3 (tiga) peserta lainnya untuk menyanggah hasil pemilihan tersebut dengan waktu untuk masa sanggah dari tanggal 25 September 2019 hingga tanggal 02 Oktober 2019 terhadap keempat peserta lelang tersebut. Lalu pada masa sanggah tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa selaku Direktur Utama PT BUMI SIAK MAKMUR membentuk Cabang PT. BUMI SIAK MAKMUR untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019 melalui akta notaris Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 di hadapan Notaris FERY BAKTI, S.H. dan menunjuk saksi EDDY SYAMSUARDI selaku Direktur Cabang PT. BUMI SIAK MAKMUR yang terdakwa ketahui bahwasanya saksi EDDY SYAMSUARDI bukan personil ataupun karyawan tetap dari PT. BUMI SIAK MAKMUR. Selain itu cabang PT. BUMI SIAK MAKMUR tersebut juga tidak memiliki kantor tetap (fiktif) sehingga didirikan hanya sekedar untuk Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 7.2.1 mengenai Persiapan Penandatanganan Kontrak yang berbunyi “Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan penyedia sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan” dan juga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 10 yang menyatakan “Pengalihan dan/atau subkontrak:

1. 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan
2. 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan
3. 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis, penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK
4. 10.6. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan”.

• Bahwa terdakwa selaku PPK tidak pernah melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang / jasa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. terdakwa mengetahui saksi PUTRA JAKARUTAMA selaku Direktur Utama PT. BUMI SIAK MAKMUR sekaligus pemenang tender akan tetapi terdakwa hanya melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak yang hanya dihadiri oleh saksi EDDY SYAMSUARDI, saksi SYAHRI ALI DONI saksi ROBY RONAL selaku Konsultan Pengawas, dan saksi AGUSKA DWI FAJRA selaku Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam tanpa dihadiri oleh saksi PUTRA JAKARUTAMA. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRTM/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia Bagian Ketiga Belas Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi “PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK”.
• Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/RPR-SB/Perindagkopukm/P.2/X- 2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang ditujukan kepada PT. BUMI SIAK MAKMUR yang mana Direktur Utama nya adalah Saksi PUTRA JAKARUTAMA selaku Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Tahun Anggaran 2019 dan diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ tersebut, Akan tetapi  Saksi PUTRA JAKARUTAMA tidak mengindahkan SPPBJ tersebut hingga pada akhirnya tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Nomor Kontrak: 03/RPR-SB/Perindagkopukm/P.2/X-2019 tanggal 04 Oktober 2019 antara Terdakwa dengan saksi EDDY SYAMSUARDI. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 7.2.1 mengenai Persiapan Penandatanganan Kontrak yang berbunyi “Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan penyedia sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
• Bahwa Terdakwa dan saksi EDDY SYAMSUARDI menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang Nomor Kontrak: 03/RPR-SB/Perindagkopukm/P.2/X-2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.579.285.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dimulai dari tanggal 04 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Desember 2019 beserta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/RPR-SB/Perindagkopukm/P.2/X-2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi EDDY SYAMSUARDI. Hal tersebut justru bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Bagian VII Pelaksanaan Kontrak angka 7 Point 7.2.2  tentang Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang berbunyi Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan Perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap”.

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwasanya pemenang lelang adalah PT. BUMI SIAK MAKMUR dengan Direktur Utamanya adalah saksi PUTRA JAKARUTAMA akan tetapi Terdakwa membiarkan pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang dilaksanakan oleh EDDY SYAMSUARDI selaku Direktur Cabang PT. BUMI SIAK MAKMUR yang bukan personil PT. BUMI SIAK MAKMUR ataupun Struktur Organisasi Proyek Pekerjaaan Pembangunan Pasar Rakyat Sung