1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah adanya kerjasama dan perjanjian kerjasama secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 November 2025 tidak sah, tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa sisa uang TERGUGAT yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada tergugat sesuai perhitungan adalah Rp. 26.187.428 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)
5. Menyatakan tindakan tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas dalam maksud beritikad tidak baik dengan menekan PENGGUGAT untuk menyerahkan sertifikat Tanah dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanpa adanya perhitungan keuangan proyek yang final dan tanpa kehendak bebas, tindakan mana telah nyata merupakan tindakan secara tanpa hak dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.
6. Menyatakan Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud posita angka 13 dan 16  di atas dalam maksud beritikad tidak baik dengan melaporkan PENGGUGAT menggunakan laporan polisi secara berulang sebagai sarana tekanan untuk menagih uang yang masih disengketakan, dimana menurut PENGGUGAT ini adalah ranahnya perdata dan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, tindakan mana telah nyata merupakan tindakan secara tanpa hak dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.
7. Menghukum TERGUGAT menyerahkan/mengembalikan SHM Nomor: 133 yang terletak di Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan dengan Luas 373 m2 atas nama Syafri Chatif kepada PENGGUGAT jika ingkar akan dilakukan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).