1. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bukittinggi Nomor: 006/01.04.10/S-KEP/VII/2026 Tentang Pemberhentian Pegawai Tetap UDD Syahrial Leman PMI Kota Bukittinggi tanggal 27 Juli 2026 dari Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bukittinggi Nomor: 007/01.04.10/S-KEP/VII/2026 Tentang Pemberhentian Pegawai Tetap UDD Syahrial Leman PMI Kota Bukittinggi tanggal 27 Juli 2026 dari Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I upah dan hak-hak lainnya sejak tanggal 27 Juli 2026 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.613.000,- per bulan.
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat II upah dan hak-hak lainnya sejak tanggal 27 Juli 2026 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.245.000,- per bulan.
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah seluruhnya Rp. 79.486.000,-
8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat II uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah seluruhnya Rp. 55.165.000,-
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sepanjang mengenai pembayaran upah, meskipun ada upaya hukum.
10. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai besaran pesangon beserta hak-hak lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).